MENJADI SEKOLAH MODEL SPMI



Oleh :
 Nia Kania Dewi, M.Pd.
(SMP Negeri 36 Kota Bandung)

            Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia.
Sejalan dengan pernyataan tersebut di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Terdapat dua Sistem penjaminan mutu pendidikan, yakni meliputi:  Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
Selama ini SPME yang lebih dikenal sebagai  sistem penjaminan mutu. Kualitas atau mutu sebuah satuan pendidikan umumnya berdasarkan hasil akreditasi. Penilaian akreditasi biasanya merupakan hajat besar yang cukup menguras energi. Akreditasi adalah sistem penjamin mutu eksternal. Karena melibatkan pihak luar sebagai penilai. SPME adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga akreditasi atau lembaga standardisasi pendidikan lainnya.
Biasanya dalam kegiatan akreditasi dipersiapkan menjelang pelaksanaan. Sebagian besar item penilaian berdasarkan kegiatan rutin memang dilaksanakan oleh satuan pendidikan tersebut. Akan tetapi bukti fisik pengadministrasian serta pendokumentasian yang seringkali menjadi dasar penilaian luput dari perhatian. Inilah mengapa akreditasi seringkali menguras energi, karena pemenuhan berbagai bukti fisik kegiatan rutin yang dilaksanakan selama empat tahun terakhir yang seringkali tercecer entah dimana.
Apakah yang dimaksud dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ? SPMI adalah sebuah alat (tools)  berupa sistem pengelolaan  di satuan pendidikan agar terselanggara peningkatan dan penjaminan mutu. Penerapan sistem ini telah lebih dahulu diterapkan di perguruan tinggi. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Pada tanggal 24 Agustus 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan menteri tersebut telah menjadi salah satu payung hukum bagi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar dan menengah. Dengan demikian pelaksanaan di tingkat pendidikan dasar dan menengah mulai dilaksanakan pada tahun 2016.
SPMI merupakan sistem penjaminan mutu yang diterapkan pada satuan pendidikan dengan melibatkan  seluruh komponen dalam satuan pendidikan tersebut. Dengan demikian seluruh komponen di satuan pendidikan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dalam rangka  mencapai SNP. Satuan pendidikan yang menjadi sekolah model SPMI melaksanakan  siklus penjaminan mutu secara mandiri dan berkesinambungan hingga terbangun budaya mutu di satuan pendidikan tersebut.
Mengelola satuan pendidikan bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Dalam hal ini biasanya peran kepala sekolah sangat penting dan mempengaruhi keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan.  Sebelum menerapkan SPMI,  seringkali mutu sekolah sangat tergantung pada kompetensi pemimpin, yakni kepala sekolah.  Peningkatan atau penurunan kualitas satuan pendidikan seringkali dipengaruhi figur kepala sekolah. Hal ini tidak akan terjadi jika satuan pendidikan tersebut  menerapkan sistem penjaminan mutu internal dan telah tercipta budaya mutu di sekolah tersebut. Dengan keterlibatan semua warga sekolah dalam pengelolaan maka peningkatan mutu akan tetap  berlangsung.
Budaya mutu diperlukan oleh setiap satuan pendidikan. Hal tersebut dapat terwujud jika seluruh  warga turut berperan aktif. Budaya mutu tidak akan tercipta jika tidak melibatkan seluruh warga di satuan pendidikan tersebut. Sebab, satuan pendidikan bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah. Rentang waktu jabatan kepala sekolah hanyalah sementara,  sedangkan pemenuhan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan kebutuhan dan  tanggung jawab dari seluruh warga di satuan pendidikan.
Sebagai bentuk sosialisasi, penerapannya dilakukan pada beberapa sekolah model sebagai pilot project, untuk selanjutnya diimbaskan kepada sekolah imbas di sekitarnya yang telah ditetapkan. Dalam jangka panjang diharapkan semua satuan pendidikan dasar dan menengah telah menerapkan sistem ini.
Dengan demikian konsep sekolah model dalam tulisan ini bukanlah sekolah untuk para model, atau sekolah yang mencetak para peragawati dan peragawan. Akan tetapi, sekolah model yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini dalam dunia pendidikan dan diangkat dalam tulisan ini adalah sekolah percontohan dalam penjaminan  mutu pendidikan. Berdasarkan Juknis Pengembangan Sekolah Model dan Pola Pengimbasan Dirjen Dikdasmen 2016, sekolah model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah percontohan bagi sekolah lain  dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. 
Berdasarkan uraian tersebut maka sekolah model adalah sekolah yang menjadi percontohan penerapan Sistem Penjamin Mutu Internal.  Dalam hal ini, Sekolah Model menerapkan seluruh siklus kegiatan penjaminan mutu pendidikan. Kegiatan ini dilakasanakan secara sistemik, menyeluruh, dan berkelanjutan. Sebagai outcome dari pelaksanaan sistem ini adalah tumbuhnya budaya mutu di sekolah tersebut, serta mampu mengimbaskan kepada sekolah di sekitarnya. Sekolah model melaksanakan penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sebagai sekolah model maka dengan pola pengimbasan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah imbas hingga ke depannya seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019.
Berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi sekolah model adalah sekolah yang belum mencapai delapan Standar Nasional Pendidikan, kemudian diberikan perlakuan (treatment) SPMI dalam upaya meningkatkan mutu. Hal ini sesuai dengan maksud SPMI bahwa penerapan Sistem penjamin mutu internal dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta menciptakan budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan.
Pelaksanaan SPMI meliputi beberapa kegiatan yang berupa siklus. Kegiatan yang pertama adalah memetakan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Setelah melakukan pemetaan mutu maka didapatkan hasil pemetaan atau raport mutu. Hasil tersebut menjadi dasar  membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah. Kegiatan berikutnya melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran. Setelah kegiatan pelaksanaan pemenuhan mutu maka dilakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan yang telah dilakukan. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilihat berbagai kelengkapan dan prosedur  kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi maka disusun strategi peningkatan mutu yang baru.
Pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi diri sekolah (EDS) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Agar mendapatkan gambaran yang akurat mengenai hasil evaluasi diri maka seluruh warga sekolah dan komponen satuan pendidikan harus terlibat dalam pelaksanaan EDS. Pemetaan mutu dapat juga berdasarkan raport mutu. Teknik pengolahan dan analisis data dapat diperoleh melalui rapor mutu secara online apabila sekolah menggunakan instrumen PMP sebagai alat pemetaan mutu.
Selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan raport mutu yakni mengenai kekuatan, kelemahan, masalah, akar masalah hingga rekomendasi. Hasil rekomendasi akan menjadi dasar perencanaan pemenuhan mutu dan rencana aksi untuk kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan. Pemenuhan mutu dapat berupa pengelolaan satuan pendidikan ataupun berupa kegiatan proses pembelajaran. Hal yang menjadi panduan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut untuk meningkatkan indikator yang memiliki nilai  masih dibawah standar nasional pendidikan. Setelah pelaksanaan kegiatan maka pelaporan menjadi hal yang tidak boleh terlewatkan. Sebab pelaporan ini akan menjadi bahan evaluasi oleh tim monitoring dan evaluasi pada tahapan berikutnya di siklus SPMI.
Di sinilah SPMI melakukan fungsinya sebagai audit internal untuk senantiasa menjamin mutu yang dilakukan secara intensif. Tim audit mutu  memastikan bahwa kegiatan pemenuhan mutu dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui efektivitas program yang dilaksanakan, dampak dari program tersebut terhadap peningkatan mutu dan tanggung jawab anggaran/ keuangan. Dengan terjaminnya ketiga hal tersebut maka budaya mutu pun akan terjamin. Hasil dari monitoring dan evaluasi akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan mutu berikutnya.
Penerapan SPMI sebagai sesuatu hal yang baru serta menjadi sekolah model tentu saja menemui beberapa kendala. Hal yang paling penting adalah komitmen dan partisipasi seluruh komponen satuan pendidikan. Tanpa hal itu maka tujuan yang diharapkan akan sulit tercapai. Budaya mutu memang ideal tapi bukan hal yang mustahil. Jika penerapan SPMI ini  konsisten dilaksanakan maka kegiatan akreditasi bukanlah hal yang menguras energi lagi. Sebab segala kegiatan pengelolaan, proses pembelajaran dan program peningkatan mutu telah dilaksanakan sesuai prosedur dan terdokumentasi dengan baik.




Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "MENJADI SEKOLAH MODEL SPMI"

Post a Comment