PRRI/PERMESTA SUATU PEMBERONTAKAN ?

oleh: Yanuar Iwan.S

       Guru IPS SMPN 1 CIPANAS - CIANJUR

Pemberontakan Terhadap Tirani Adalah Kepatuhan Terhadap Tuhan” (Benyamin Franklin )
Peristiwa-peristiwa pemberontakan bersejarah tidak selamanya bisa dinilai dengan hitam putih,,sejarah mencatat peristiwa pemberontakan besar mulai dari Spartacus dizaman Romawi sampai dengan komplotan Mayor Claus von Stauffenbergh yang merencanakan kudeta dan pembunuhan terhadap pemimpin Nazi Adolf Hitler.Sejarah hanya berusaha memberikan gambaran yang obyektif,,sejarah tidak pernah menilai suatu peristiwa dengan hitam dan putih hanya kepentingan yang bisa mempengaruhi sejarah untuk menjadi hitam putih.

Masa antara 1955-1958 adalah masa transisi sistem politik diIndonesia dari demokrasi parlementer kearah demokrasi terpimpin.Konsistensi pemikiran politik Soekarno mengenai bersatunya nasionalisme,agama,dan komunisme yang digagas sejak tahun 1926 mulai menemukan bentuknya,PKI mulai besar tumbuh dan berkembang militansi kadernya didaerah pedesaan diJawa yang diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap petani dan buruh berupa bantuan modal dan kepedulian terhadap korban bencana alam didaerah, menempatkan PKI sebagai 4 besar dalam pemilu 1955 (The big four),Soekarno membutuhkan PKI didalam menggelorakan semangat revolusi dan menggalang kekuatan masa rakyat,PKI membutuhkan dan selalu berusaha dekat dengan Soekarno sebagai pelindung dari serangan lawan-lawan politiknya.

Orientasi politik yang difokuskan kedalam “Revolusi Belum Selesai”segera memarginalkan pembangunan ekonomi konsep pembangunan ekonomi yang tidak jelas terutama konsep pembangunan didaerah mengakibatkan ketimpangan anggaran antara pusat dan daerah pembangunan infrastruktur didaerah terhambat karena dana dari pusat tidak mencukupi, hal ini mengakibatkan aparat TNI dan birokrasi sipil banyak melakukan pelanggaran hukum.

Maraknya penyelundupan diSumatera Utara,Minahasa,dan Makasar yang dilakukan aparat birokrasi sipil yang dilindungi Tentara, mereka beralasan bahwa dana yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membiayai pembangunan,hal ini membuat Markas besar AD dibawah Nasution menjadi murka mereka menginginkan tentara yang profesional dan tidak terlibat bisnis dan politik hal ini menimbulkan perpecahan ditubuh AD,Nasution sebagai kepala staf ditentang oleh wakilnya letkol Dzulkifli Lubis dan kelompoknya yang menuntut adanya distribusi keadilan ekonomi dari pusat kedaerah, Sumatera pada saat itu menyumbangkan setengah dari devisa negara pada tahun 1956 (Riclefs Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 ).

Kecenderungan Soekarno untuk bertindak otoriter dan meniadakan peranan partai politik yang dianggapnya menjadi sebab utama krisis nasional, menyebabkan Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden terhitung mulai tanggal 1 Desember 1956,hal ini menghancurkan harapan tokoh-tokoh partai seperti Natsir,Burhanuddin Harahap,Sjaffrudin Prawiranegara dan Soemitro Djojohadikusumo karena mereka menganggap Hatta adalah tokoh yang bisa mengimbangi konsep dan pemikiran Soekarno untuk tidak menjadi otoriter,tokoh-tokoh militer seperti Dzulkifli Lubis, Ahmad Husein, Maludin Simbolon, dan Ventje Sumual memandang eksistensi Hatta sebagai representasi aspirasi rakyat dari luar pulau Jawa dan tokoh anti komunis yang pengaruhnya kuat dipemerintahan pusat.

Kecaman-kecaman dan pemberitaan terhadap korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat eksekutif dipusat yang dilakukan oleh Mochtar Lubis ( Pemimpin Redaksi Indonesia Raya ) utamanya terhadap penangkapan Menlu Roeslan Abdul  Gani karena diduga terlibat korupsi salah satu perusahaan percetakan negara, kelompok Dzulkifli Lubis yang melakukan penangkapan tetapi kemudian dibebaskan oleh Nasution atas perintah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo,sebaliknya Mochtar Lubis yang mengungkap peristiwa tersebut dijebloskan kepenjara.

Puncak kekecewaan tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh militer adalah pada saat Soekarno mengumumkan konsep demokrasi terpimpin ditengah situasi politik yang semakin tidak menentu dan meningkatnya pergolakan daerah dalam bentuk status darurat militer diSumatera dan diSulawesi, inti dari pidato Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 sebagai berikut:
  1. Pelaksanaan demokrasi terpimpin yang tidak membolehkan adanya oposisi,karena bertentangan dengan kepribadian bangsa.
  2. Dibentuknya kabinet gotong royong sebagai pengganti kabinet yang ada karena dianggap tidak bisa melaksanakan fungsinya.
  3. Dibentuknya dewan nasional yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil golongan fungsional yang dipimpin langsung oleh Presiden dan bertugas untuk memberikan nasehat,masukkan dan saran.

Masyumi dan Partai katolik menolak konsepsi demokrasi terpimpin sementara NU,PSII,Parkindo,IPKI dan PSI menolak secara samar-samar,PNI dan PKI mendukung penuh konsepsi demokrasi terpimpin ( M.Dzulfikriddin,M.Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia ) didalam proses pembentukan kabinet tanggal 4 April 1957 Presiden Soekarno menunjuk dirinya sendiri untuk membentuk zaken kabinet ekstra parlementer dan Dewan Nasional karena negara dalam keadaan SOB (Keadaan bahaya) Soekarno akan menunjuk orang per orang sebagai Menteri yang tidak boleh ditolak, Soekarno membentuk kabinet dengan menunjuk Ir Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri.Natsir mengecam keras proses pembentukkan kabinet tersebut “Ditinjau dari sudut ketatanegaraan hal itu unik dan merupakan pelanggaran terhadap UUD”.Hatta melontarkan kritiknya “Presiden tidak dibenarkan oeh konstitusi untuk menjadi formatur.Kalau Formatur bertanggung jawab kepada Presiden,bagaimana mungkin Soekarno sebagai warga negara akan bertanggung jawab kepada Soekarno sendiri sebagai Presiden.

Dalam wawancaranya dengan majalah Tempo April 2009 Ventje Sumual salah satu pemimpin PERMESTA diSulawesi,mengatakan sebagai prajurit pejuang,mereka tidak bisa berpangku tangan melihat keadaan saat itu.”PKI ketika itu mulai membesar.Bung Karno membentuk Dewan Nasional yang salah satu kakinya adalah komunis!.” “Kami ingin komunisme dihapus dari Indonesia.Kalau saja usaha kami berhasil,pemberontakan PKI pada 1965 tidak akan terjadi,”Ventje Sumual menyebut deklarasi PERMESTA dikondisikan oleh pemerintah sebagai ancaman.Seperti halnya PRRI diSumatera.

“Pemerintah yang kemudian ingin memecah belah.Jadi seolah-olah ada dua pemberontakan,PRRI diSumatera dan PERMESTA diSulawesi,Ventje Sumual menyangkal bahwa PERMESTA memiliki keterkaitan dengan PRRI.’Tidak ada hubungan apa-apa.Kalau PRRI memang pemberontakan.Tapi PERMESTA hanyalah satu program untuk pembangunan Indonesia Timur.”PRRI lebih “berani’dengan membentuk pemerintahan baru lengkap dengan kabinet dan jajaran Menterinya.”PERMESTA bukan pemberontakan,melainkan suatu deklarasi politik.Isinya seperti yang diperjuangkan gerakan reformasi.Tuntutan kami kepemerintah pusat dijawab dengan bom diAmbon.Dan Kami menegaskan,kalau kabinet Djuanda tidak dibubarkan kami tidak akan menaati pemerintah pusat lagi.Menurut kami, Kabinet itu dibentuk secara inskonstitusional.”

Sejarah peristiwa PRRI/PERMESTA yang sering kali diungkap adalah makna pemberontakan dan jalannya penumpasan terhadapnya.Mengenai latar belakang gerakan itu yang ingin mengkoreksi pemerintahan Soekarno yang telah melanggar konstitusi dan menguatnya pengaruh PKI dalam dinamika politik Indonesia mengalami distorsi sejarah, kalau boleh dikatakan sengaja dilupakan.Natsir menjawab tuduhan bahwa PRRI/PERMESTA adalah suatu pemberontakan “Sebutlah gerakan itu (PRRI) pemberontakan,karena melepaskan diri dari pemerintah,tapi itu bukan untuk kepentingan sendiri.Kami ingin kembali ke UUD.Kita tunduk sama-sama,apa itu pemberontakan namanya? Sjaffrudin sendiri sudah mengatakan,kalau pemerintah Jakarta mau kembali ke UUD yang dilanggar itu,,kami sama-sama akan menyerahkan kembali semuanya kepada pemerintah,sebab kita memerlukan sesuatu budaya taat kepada UUD.Soekarno sudah melanggar,dan komunis malah terus memasukkan paham mereka sehingga memperoleh kekuasaan.(M.Dzulfikriddin,Mohammad Natsir dalam sejarah politik Indonesia ).

Masih sangat dibutuhkan penelitian sejarah mengenai gerakan PRRI/PERMESTA,beserta dampak dan akibatnya seperti pembubaran Masyumi dan penahanan tokoh-tokoh pemimpinnya dan bagaimana dinamika interaksi antara tokoh-tokoh politik sipil dan tokoh-tokoh militer yang terlibat dalam peristiwa tersebut, serta masih layakkah PRRI/PERMESTA disebut sebagai suatu gerakkan pemberontakan.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "PRRI/PERMESTA SUATU PEMBERONTAKAN ?"

Post a Comment